Isi Perjanjian Roem Royen: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Perjanjian Roem Royen – Salah satu perjanjian yang terjadi pasca negara Indonesia merdeka adalah Perjanjian Roem Royen. Perjanjian yang dikenal juga dengan nama Perjanjian Roem-Van Roijen ini terjadi di tahun 1949, empat (4) tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Lalu, apa latar belakang terjadinya perjanjian ini? Apa tujuan dari diadakannya Perjanjian Roem Royen? Dan siapa sajakah yang terlibat dalam Perjanjian Roem Royen ini? Pada artikel kali ini akan kita bahas tuntas segala hal tentang Perjanjian Roem Royen.

Latar Belakang Perjanjian Roem Royen

Perjanjian Roem Royen

binadesa.org

Perjanjian Roem Royen adalah perjanjian antara dua pihak yaitu pihak Indonesia dan pihak Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan berhasil ditandatangani satu bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1949.

Penandatanganan Perjanjian Roem Roijen ini berlangsung di Hotel Des Indes, kota Jakarta.

Nama Perjanjian Roem Royen diambil dari nama pemimpin delegasi masing-masing pihak, yaitu Mohammad Roem dari pihak Indonesia dan Herman van Roijen dari pihak Belanda.

Maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menyelesaikan  masalah-masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan negara Indonesia sebelum dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di kota Den Haag, Belanda.

Suasana dari perjanjian ini sangat alot dan ketat, masing-masing pihak masih belum bisa menemui titik terang untuk mendapatkan solusi yang terbaik (win win solution).

Sampai-sampai pada perjanjian ini membutuhkan kehadiran seorang Mohammad Hatta atau Bung Hatta yang saat itu berada di pengasingannya di Bangka dan juga kehadiran seorang Sri Sultan Hamengkubuwono IX langsung dari kota Yogyakarta.

Jogjakarta is de Republiek Indonesie

yogyatraveling.com

Kehadiran Sri Sultan sendiri sebagai bentuk penegasan sikap dari pihak Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa Yogyakarta tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ungkapan Sri Sultan yang terkenal saat itu adalah “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).

Pasca ditandatanganinya Perjanjian Renville harapan dari seluruh masyarakat Indonesia adalah tidak ada lagi pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, perjanjian yang diharapkan dapat mengurai pertikaian yang semakin keruh ternyata dilanggar langsung oleh pihak Belanda.

BACA JUGA:  Isi Perjanjian Kalijati: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Seperti yang diucapkan oleh Ide Anak Agung Gede Agung tentang Konferensi Jawa Barat yang melahirkan sebuah keputusan terbentuknya Negara Pasundan (tanggal 27 Februari 1948) dan memilih R.A.A. Wiranatakusuma sebagai kepala negara bagian (tanggal 6 Maret 1948). Juga terbentuknya Negara Madura pada tanggal 15 Maret 1948.

Belanda melanggar perjanjian tersebut dikarenakan tanpa persetujuan pihak Indonesia menciptakan negara-negara bagian di wilayah kekuasaan Indonesia.

Tindakan dari Belanda tersebut jelas-jelas melanggar isi Perjanjian Renville. Oleh karena itu pihak Indonesia mengajukan gugatan protes kepada Dewan Keamanan PBB.

Hingga pada tanggal 28 Februari 1948 Dewan Keamanan PBB mengajukan permohonan kepada Komisi Jasa-Jasa Baik untuk melihat kondisi perpolitikan terkini di wilayah Jawa Barat dan Madura, serta memberikan laporan rutin kepada Dewan Keamanan PBB terkait kondisi tersebut.

Di lain pihak, Belanda memberikan tuduhan kepada pihak Indonesia karena dianggap telah melanggar asas-asas dari Perjanjian Renville, karena saat itu pihak Belanda menganggap pemerintah Indonesia terus melakukan pergerakan dalam perluasan hubungan dengan luar negeri.

Kondisi semakin sengit, sampai kedua pihak saling melemparkan tanggung jawab atas terjadinya beberapa pertempuran di area garis demarkasi Van Mook.

Karena kondisi semakin buntu (deadlock), oleh karena itu wakil dari negara Amerika Serikat dan Australia berusaha untuk mencarikan solusi yang paling realistis. Solusi tersebut dikenal dengan istilah “Du Bois Critchy Plan” yang berisi beberapa poin, yaitu:

“Masyarakat Indonesia dan segala administrasi pemerintahan akan memilih satu atau lebih dari itu pemilih yang sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk. Pemilih yang telah terpilih akan memilih utusan ke Majelis pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) yang sekaligus juga menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sementara”.

  1. Berdasarkan geografi, sejarah, tradisi, ethnologi, dan perasaan kebangsaan akan mencerminkan negara-negara bagian daripada Negara Indonesia Serikat (NIS).
  2. Akan memilih presiden yang nantinya mengangkat perdana menteri yang bertugas untuk membentuk Kabinet yang akan bertanggung jawab terhadap DPR Sementara.
  3. Memiliki kekuasaan yang penuh atas pemerintahan sendiri termasuk dari pengawasan akan militer.

Komisaris Tinggi Belanda juga akan memiliki hak veto yang memiliki wewenang untuk mengatakan keadaan bahaya atau perang melampau kekuasaan dari pemerintah sementara, dan dalam keadaan tersebut Komisaris Tinggi Belanda mempunyai kekuatan atas militer.

Dewan pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai DPR Sementara bersama wakil dari kerajaan Belanda nantinya akan menyusun kerangka dasar pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang akan menyelenggarakan urusan ekonomi, kebudayaan, serta kepentingan militer masing-masing secara bersama-sama.

Sebenarnya, pihak Indonesia menerima segala poin yang terdapat dalam Du Bois Critchy Plan, akan tetapi pihak Belanda menolak solusi tersebut dan menuduh pihak Amerika Serikat dan Australia melakukan tindakan yang melampaui batas.

BACA JUGA:  Isi Perjanjian Tordesillas: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Karena Belanda menolak solusi dari rencana Du Bois Critchy Plan, maka perundingan antara kedua pihak tersebut menemui jalan buntu kembali.

Lalu, Komisi Tiga Negara (KTN) dalam bulan September akan mengusahakan dilanjutkannya kembali perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Setelah itu wakil Amerika Serikat yang baru dalam KTN, yaitu Marle Cochran memberikan saran yang didasarkan atas rencana Du Bois yang diubah dengan memberikan beberapa konsesi kepada pihak Belanda.

Tetapi kedua pihak tidak sepakat dengan rencana dari Marle Cochran, oleh karena itu rencana Cochran pun juga mengalami kegagalan.

Karena perundingan-perundingan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kembali menemui jalan buntu, maka pihak Belanda memutuskan untuk melakukan Agresi Militer Kedua. Agresi Militer yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948.

Pada Agresi Militer yang kedua ini, pihak Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta (ibukota Indonesia saat itu) dan juga menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta sejumlah pejabat tinggi negara.

Tetapi, sebelum penangkapan itu terjadi kabinet telah melakukan sidang yang menghasilkan keputusan bahwasanya manda pemerintahan telah diberikan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat.

Pasca agresi militer yang dilakukan oleh Belanda tersebut, banyak negara dunia yang mengutuk agresi tersebut. Hal tersebut tidak lain karena pihak Belanda secara berani melanggar perjanjian gencatan senjata yang juga diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui KTN.

Lalu pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan poin-poin resolusi yang berisi:

  1. Mendesak pihak Belanda agar segera menghentikan seluruh operasi militernya secara sungguh-sungguh. Juga mendesak pihak Indonesia untuk mengomandoi kesatuan gerilyanya agar menghentikan aksi gerilya mereka.
  2. Mendesak pihak Belanda agar membebaskan tanpa syarat presiden serta wakil presidan dan para tawanan politik lainnya yang telah ditahan sejak 17 Desember 1948.
  3. Menganjurkan agar RI dengan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan usul-usul Cochran, dalam perundingan tersebut supaya disusun rencana pembentukan pemerintahan Federal Sementara pada tanggal 15 Maret 1949, yang diberi hak menyelenggarakan urusan intern, pemilihan Majelis Konsituante paling lambat 1 Oktober 1949, juga penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) paling lambat 1 Juni 1949.
  4. KTN kemudian berubah menjadi UNCI (United Nation Commission for Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI diberi kuasa untuk memberi rekomendasi kepada Dewan Keamanan dan pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan.
BACA JUGA:  Isi Perjanjian Tuntang: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Namun, pada kenyataannya pihak Belanda tetap tidak mau menerima resolusi dari Dewan Keamanan PBB tersebut karena Belanda merasa pihak Indonesia sudah tidak berdaya dan tinggal namanya saja.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui siaran radio dapat menangkap berita, bahwasanya Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang kembali di bulan Maret untuk membahas masalah Indonesia.

Karena hal itulah Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama para pimpinan militer RI berusaha berbuat sesuatu agar dapat mempengaruhi jalannya sidang Dewan Keamanan PBB serta meyakinkan dunia Internasional pada tanggal 1 Maret 1949.

Kemudian pihak TNI melakukan serangan umum serta berhasil menduduki kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Berita dari serangan umum tersebut kemudian disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) ke Rangon dan India, dengan demikian propaganda Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia tinggal nama tidak dapat dipercaya lagi.

Leave a Reply