Isi Perjanjian Giyanti: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Perjanjian Giyanti – Salah satu perjanjian yang terjadi di masa penjajahan Belanda adalah Perjanjian Giyanti. Apa itu Perjanjian Giyanti? Pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalam perjanjian ini?

Secara singkat, Perjanjian Giyanti merupakan salah satu sejarah perjanjian yang terjadi pada medio tahun 1750an. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak. Pihak yang pertama adalah pihak VOC (Belanda), pihak yang kedua adalah pihak Mataram (Pakubuwono Ketiga), dan pihak yang terakhir pihak Pangeran Mangkubumi.

Perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini terjadi dikarenakan adanya kericuhan yang terjadi di wilayah Mataram setelah Sultan Agung meninggal dunia. Pada akhirnya, perjanjian ini dilakukan serta ditandatangani tanggal 13 Februari tahun 1755.

Perjanjian Giyanti

flickriver.com

Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Giyanti merujuk dari tempat diadakannya perjanjian ini,  yaitu desa Giyanti, yang disebut menyesuaikan dengan bahasa Belanda. Sekarang, daerah ini bernama Dukuh Kreten. Berlokasi di Desa Jantiharho, arah Tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah.

Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Giyanti

commons.wikimedia.org

Hasil dari perjanjian ini salah satunya adalah pembagian wilayah dari Mataram yang nantinya menjadi dua wilayah. Wilayah pertama merupakan wilayah yang dikuasai oleh Pakubowono Ketiga, yaitu wilayah arah sebelah Timur Kali Opak. Sedangkan wilayah kedua merupakan wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu wilayah arah sebelah Barat Kali Opak.

Salah satu klausul yang ada di isi Perjanjian Giyanti ini adalah pihak Belanda atau VOC memiliki hak unutk menentukan siapa saja yang dapat menguasai kedua wilayah yang telah dibagi tersebut.

A. Latar Belakang Perjanjian Giyanti

Naskah Isi Perjanjian Giyanti

Naskah Isi Perjanjian Giyanti (via wikimedia.org)

Mundur setahun dari tahun 1755, tepatnya di tanggal 10 September tahun 1754, salah satu Gubernur VOC yang menguasai wilayah Jawa Utara berangkat dari kota Semarang untuk bertemu dengan Pangeran Mangkubumi.

Gubernur yang bernama N. Hartingh ini pada akhirnya berhasil melakukan pertemuan dan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 22 September 1754. Lalu, pada tanggal 23 September 1754 diadakan pertemuan dan perudingan lanjutan yang juga bersifat tertutup antara kedua pihak tersebut.

BACA JUGA:  Isi Perjanjian Kalijati: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Dalam perundingan tertutup di hari pertama tersebut, Gubernur N. Hartingh ditemani oleh Kapten Donkel, Fockens (sekretaris), dan Breton. Sedangkan Pangeran Mangkubumi ditemani oleh Pangeran Ronggo beserta Tumenggung Ronggo. Lalu, terdapat juga Pendeta Bastani yang bertugas sebagai penerjemah dan juru bahasa.

Dalam pembahasan yang pertama, N. Hartingh mengungkapkan keberatannya serta penawarannya terhadap Pangeran Mangkubumi untuk wilayah Mataram bagian Timur. Namun, usulan dari Hartingh inipun ditolak oleh Pangeran Mangkubumi. Perundingan pun berjalan makin alot dan jauh dari kata lancar.

Akhirnya, setelah melakukan janji dan sumpah untuk mematuhi dan tidak melanggar janji serta kesepakatan yang nantinya diambil oleh dua pihak tersebut, perundingan mulai memunculkan beberapa usulan.

Salah satu usulannya adalah usulan dari Hartingh yang mengusulkan agar Pangeran Mangkubumi tidak memakai gelar sunan (gelar yang didapatkannya setelah menggantikan tahta pemerintahan Pakubuwono Kedua yang wafat) dan menggantinya dengan gelar sultan.

Penggantian gelar tersebut juga bertujuan agar tidak adanya kebingunan atas pemerintahan yang berkuasa di daerah tersebut. Karena pihak Belanda (VOC) ternyata juga sudah melantik Adipati Anom sebagai Pakubowo Ketiga.

Pelantikan tersebutlah yang juga melatarbelakangi mengapa VOC merundingkan usulan pembagian wilayah kekuasaan kepada Pangeran Mangkubumi karena tidak ingin adanya kebingungan serta kericuhan dari dua pemerintahaan Pakubowono Ketiga tersebut (Pangeran Mangkubumi serta Adipati Anom dari versi VOC).

Hari pertama perundingan, pertemuan terpaksa harus dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya.

Keesokan harinya, pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara dua pihak yang berisi Pangeran Mangkubumi nantinya akan berganti gelar dari sunan menjadi sultan serta mendapatkan setengah kerajaan akhirnya tercapai dan disahkan.

Pembagian wilayah tersebut nantinya adalah setengah wilayah Pantai Utara (Pantura) atau daerah pesisiran akan tetap dikuasai pihak VOC. Sedangkan setengah wilayahnya lagi akan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Selain itu, Pangeran Mangkubumi juga akan mendapatkan koleksi pusaka-pusaka istana.

Lalu, pada tanggal 4 November Pakubuwono Ketiga menyampaikan surat yang berisi persetujuan atas hasil perundingan antara N. Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi kepada Mossel (Jenderal VOC).

BACA JUGA:  Isi Perjanjian Roem Royen: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Setelah itu, pada tanggal 13 Februari 1755 akhirnya ditandatanganilah Perjanjian Giyanti atas hasil perundinga yang telah dilakukan pada bulan September setahun sebelumnya.

 

B. Isi Perjanjian Giyanti

 

Perjanjian Giyanti berisikan kumpulan pasal-pasal yang mengatur beberapa hal sesuai dengan kesepakatan dari perundingan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di bulan September 1754.

Berikut ini pasal-pasal dari isi Perjanjian Giyanti:

Pasal 1

Perjanjian Giyanti Pasal 1

Perjanjian Giyanti Pasal 1

Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dan mendapatkan hak separuh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Ini diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dengan hak turun temurun kepada keturunan beserta ahli warisnya, yaitu Pangeran Adipati Anom.

 

Pasal 2

Perjanjian Giyanti Pasal 2

Perjanjian Giyanti Pasal 2

Akan selalu diusahakan untuk diadakannya kerjasama antara dua masyarakat dari dua wilayah kekuasaan ini, yaitu masyarakat di wilayah kekuasaan Pangeran Mangkubumi (wilayah Kesultanan) dan masyarakat di wilayah VOC.

 

Pasal 3

Perjanjian Giyanti Pasal 3

Perjanjian Giyanti Pasal 3

Para Bupati dan Pepatih Dalem harus disumpah (sumpah setia) dihadapan para pejabat gubernur dari pihak VOC sebelum melakukan dan memulai tugasnya masing-masing.

 

Pasal 4

Perjanjian Giyanti Pasal 4

Perjanjian Giyanti Pasal 4

Sultan yang sedang memerintah tidak akan bisa mengangkat serta memberhentikan Bupati serta Pepatih Dalem sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah VOC.

 

Pasal 5

Perjanjian Giyanti Pasal 5

Perjanjian Giyanti Pasal 5

Sultan yang sedang memerintah harus memaafkan dan tidak menghukum Bupati yang memihak pemerintahan VOC ketika sedang ada perang.

 

Pasal 6

Perjanjian Giyanti Pasal 6

Perjanjian Giyanti Pasal 6

Sultan yang sedang memerintah tidak boleh dan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah pesisiran.

 

Pasal 7

Perjanjian Giyanti Pasal 7

Perjanjian Giyanti Pasal 7

Sultan yang sedang memerintah akan dan diharuskan untuk memberi bantuan kepada Sunan ketika sedang dibutuhkan sewaktu-waktu.

 

Pasal 8

Perjanjian Giyanti Pasal 8

Perjanjian Giyanti Pasal 8

Sultan harus berjanji untuk menjual kepada pihak VOC bahan makanan dengan harga tertentu.

 

Pasal 9

Perjanjian Giyanti Pasal 9

Perjanjian Giyanti Pasal 9

Sultan harus berjanji untuk menuruti dan menaati segala macam perjanjian yang pernah dirundingkan dan diadakan oleh para raja-raja Mataram yang terdahulu dengan pihak VOC.

Pasal Penutup

 

Perjanjian ini (Perjanjian Giyanti) ditandatangani oleh N. Hartingh, W. Fockens, C. Donkel, J.J. Steenmulder, dan W van Ossenberch dari pihak VOC.

BACA JUGA:  Isi Perjanjian Tordesillas: Sejarah Lengkap Beserta Latar Belakangnya

Tambahan, para Pepatih Dalem melalui persetujuan dari para gubernur merupakan pemegang sah pemerintahan dalam hal eksekutif sehari-hari yang sebenarnya, bukan berada dibawah kekuasaan Sultan.

C. Pasca Perjanjian Giyanti

Pasca Perjanjian Giyanti

history1978.wordpress.com

Dalam kenyataannya, setelah Perjanjian Giyanti ini ternyata belum berhasil untuk meredam dan mengakhiri kekisruhan yang terjadi. Hal ini dikarenakan kelompok dari Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak diikutsertakan dalam perundingan perjanjian ini.

Ternyata, ada maksud mengapa pihak Pangeran Mangkubumi yang tadinya kontra dengan pihak VOC seperti halnya pihak Pangeran Sambernyawa tiba-tiba mengadakan perundingan perjanjian dengan VOC. Yang artinya pihak Pangeran Mangkubumi secara tidak langsung berpihak juga dengan VOC.

Sehingga, pihak-pihak yang memberontak dan melawan VOC kini hanya pihak Pangeran Sambernyawa pasca Perjanjian Giyanti ini. Dan pada akhirnya Perjanjian Giyanti ini bisa dikatakan merupakan suatu persekongkolan antara pihak Pangerang Mangkubumi (yang notabene merupakan pesaing Pangerang Sambernyawa dalam merebut tahta di Mataram) dengan pihak VOC untuk menyerang pemberontak dari pihak Pangeran Sambernyawa.

Kekalahan pihak Pangeran Mangkubumi terhadap Pangeran Sambernyawa juga menjadi salah satu penyebab terkuat berpihaknya Pangeran Mangkubumi kepada VOC. Karena tidak lain karena Pangeran Mangkubumi tidak ingin kehilangan atas kekuasaanya, sehingga pihaknya memilih untuk menyerang juga Pangeran Sambernyawa dengan bantuan VOC.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. 😉

Leave a Reply